Amil Zakat yang Sah dan Legal di Indonesia - Harian Amanah Medan

Breaking

Kamis, 16 April 2020

Amil Zakat yang Sah dan Legal di Indonesia

Di Indonesia kita bersyukur bahwa setelah merdeka lebih dari 50 tahun, akhirnya pada tahun 1999 umat Islam punya Undang- Undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi dasar hukum. Itu perlu kita syukuri sebagai buah dari perjuangan panjang sekian banyak pihak.

Seiring perkembangan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pun diamandemen, dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011.

Berkaitan dengan amil zakat, UU no. 23 tahun  2011 menjelaskan bahwa zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Pasal 10 UU no. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Meski demikian, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat. Hanya saja, pembentukan LAZ itu bisa terjadi jika menetapi beberapa syarat. Dalam Pasal 18 disebutkan:
(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasu kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e . memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Undang-undang zakat juga mengatur tentang orang yang secara sengaja bertindak sebagai amil, padahal tak mendapatkan ijin yang berwenang. Pasal 38 menyebutkan: Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bahkan Pasal 41 menjelaskan tentang hukuman bagi siapa yang melanggar undang-undang ini. Pasal 41 menyebutkan; Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. Fatwa tersebut berbunyi: Amil zakat adalah:
a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil.

Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang.

Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim itu juga menambahkan; Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan  kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak membayar zakat.

Dari uraian di atas, maka kepanitian pengumpulan zakat dan distribusinya yang dibentuk di masjid atau musholla sebenarnya dapat dianggap illegal terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZNAS yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Bagi masjid atau musholla yang di daerahnya belum terjangkau BAZNAS atau LAZ masih bisa dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan sebagai ujung tombak kementerian Agama RI yang membidangi urusan zakat.

Sedangkan yang lebih bagus lagi jika panitia zakat di masjid atau musholla diangkat menjadi UPZ secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar’iy maupun sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Hal itu akan berdampak meningkatnya pengumpulan zakat infaq-shodaqoh dan distribusi ZIS lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, di Laznas Nurul Hayat memiliki program Mitra Pengelola Zakat (MPZ). Program tersebut membuat baik panitia zakat di masjid, yayasan maupun perusahaan menjadi sah dan legal menghimpun dan menyalurkan zakat karena dengan tercatat ke Baznas melalui Nurul Hayat.


Sumber: buku Siapakah Amil zakat, Hanif Luthfi, 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar