Menilik Sejarah Perkembangan Amil Zakat di Indonesia - Harian Amanah Medan

Breaking

Minggu, 12 April 2020

Menilik Sejarah Perkembangan Amil Zakat di Indonesia

Diambil dari buku Siapakah Amil Zakat ? Karya Hanif Luthfi Lc MA (2018), Melihat sejarah perkembangan amil zakat di Indonesia, kita awali ketika zaman penjajahan Belanda di Indonesia.
Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat.

Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta’ala.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis ‘Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.


Dalam masa awal kemerdekaan pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Pada tahun 1991 baru diterbitkan Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Baru setelah masuknya masa reformasi pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat secara lebih serius. Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial. Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional. Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang.

Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS, dan

Ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan diakui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar