Ini Isi Surat Masri Sitanggang ke Pimpinan DPR Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila - Harian Amanah Medan

Breaking

Kamis, 14 Mei 2020

Ini Isi Surat Masri Sitanggang ke Pimpinan DPR Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila

Medan- Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Dr Masri Sitanggang melayangkan surat kepada anggota DPR RI. Surat terbuka itu berisi pandangannya berupa bahayanya RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Saya sudah layangkan surat ke DPR RI berkenaan bahayanya RUU Haluan Ideologi Pancasila bila ditetapkan menjadi UU HIP,"  ujarnya, Jumat (15/5/2020) di Medan.

Dr Masri yang juga merupakan Pengurus MUI Kota Medan juga berharap umat Islam bergerak menolak RUU HIP tersebut yang dinilai aneh serta tidak diperlukan.

"Saya berharap ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh intelektual dan tokoh gerakan Islam serentak membuat pernyataan menolak atau juga berkirim surat. Jangan sampai terlambat. Nasib  bangsa, negara dan terutama  Dakwah Islamiyah di Indonesia ke depan ada di RUU ini," ujar Masri.

Berikut Isi Surat Masri Sitanggang

SURAT UNTUK PARA KETUA FRAKSI DI DPR RI BERKENAAN DENGAN RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Kepada Yth.
1. Ketua Fraksi Partai Golkar
2. Ketua Fraksi Grindra
3. Ketua Fraksi Demokrat
4. Ketua Fraksi PKB
5. Ketua Fraksi PKS
6. Ketua Fraksi PAN
7. Ketua Fraksi PPP
Di Gedung DPR RI

Hal : Pandangan Berkenaan dengan RUU HIP

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, saya, Masri Siatanggang, pendidikan terakhir S3, beralamat di Medan (foto copy KTP terlampir).

Selanjutnya, perkenankan saya dalam kesempatan ini memberikan pandangan dan pendapat berkenaan dengan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan dibahas dan selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang. Mudah-mudahan saja pandangan dan pendapat ini dapat menjadi pertimbangan bagi para Anggota DPR RI yang mulia untuk tidak mensahkan RUU HIP menjadi UU.

1. Bahwa pertimbangan untuk membentuk Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, sebagaimana disebutkan pada konsiderannya, adalah dikarenakan belum ada Undang-Undang dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila sebagai landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (huruf c) sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat (huruf b) guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (huruf a).
Menurut pendapat saya, pertimbangan itu sungguh tidak tepat.

Apakah selama 74 tahun Indonesia Merdeka, penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dengan tanpa landasan hukum Ideologi Pancasila ? Bukankah sejak merdeka –kecuali semasa berlakunya UUD RIS dan UUD Sementara, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ? Atau, apakah hukum dan perundang-undangan yang berlaku selama 74 tahun ini tidak sesuai dengan Pancasila ? Bukankah semua pejabat negara disumpah untuk setia dan melaksanakan Pancasila ? Mungkinkah pejabat negara disumpah untuk setia dan melaksanakan sesuatu yang belum ada ? Lain dari itu, bukankah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) “dibubarkan” dan Front Pembela Islam (FPI) tidak lagi diperpanjang tanda terdaftarnya di Kemenkumham karena alasan ideologi Pancasila ?

Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya bermuara pada kesimpulan bahwa alasan untuk membentuk UU HIP –yakni dikarenakan belum ada landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah tidak betul.

Jadi, menurut hemat saya, pertimbangan untuk membentuk UU HIP ini sangat mengada-ada.

Landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD tahun 1945, adalah UUD 1945 itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bagi tata kelola sekaligus penunjuk arah atau haluan pembangunan Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konsitusi tertinggi Negara Republik Indonesia, yang dilahirkan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Batang tubuh UUD 1945 seluruhnya adalah merupakan “uraian” tata laksana dari nilai-lnilai, jiwa dan semangat Pancasila dalam mencapai tujuan bernegara Indonesia. Tidak boleh ada setengah pasal pun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Oleh sebab itu, UUD 1945 –sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan sekaligus HALUAN bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan bernegara, sesungguhnya adalah merupakan HALUAN IDEOLOGI PANCASILA.

Maka oleh sebab itu pula tidak perlu lagi membentuk Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

2. Kehadiran Undang-Undang Halauan Idologi Pancasila (UU HIP) dapat menimbulkan kekacauan hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia.
Mengingat UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi, maka UU HIP memang seharusnya akan berada di bawah UUD tahun 1945. Lain dari itu, konsideran untuk membentuk UU HIP adalah berupa Ketetapan—Ketetapan MPR , sehingga UU HIP boleh dimaknai sebagai derivasi dari Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut.
Tetapi melihat dari objek hukumnya, yaitu Pancasila yang diundangkan sebagai haluan ideologi, UU HIP dapat dipandang sebagai “Makna Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara”. Maka, kedudukannya dalam tata hukum nasional bisa setara dengan UUD tahun 1945. Bahkan (dalam penerapannya) dapat berada di atas UUD 1945 karena UU HIP dapat dimaknai sebagai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian UU HIP akan menjadi sumber segala sumber hukum negara dan UUD tahun 1945 pun harus tunduk pada UU HIP.

Inilah kekacauan hukum dan perundang-undangan kita kelak. Bagaimana realitas dalam penerapannya nanti, akan sangat tergantung pada siapa yang berkuasa; dan hal ini tentu saja sangat berbahaya.

Pandangan saya ini tergambar dengan jelas pada RUU HIP BAB II pasal 4 tentang fungsi Haluan Ideologi Pancasila, yang sesungguhnya adalah merupakan fungsi dari UUD tahun 1945.
Inilah bunyi RUU HIP Pasal 4
Haluan Ideologi Pancasila memiliki fungsi sebagai:
a. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan;

3. RUU HIP ini sungguh-sungguh aneh. Betapa tidak ? Yang akan dibentuk adalah Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, tetapi mengabaikan legalitas formal berlakunya Pancasila sebagai landasan Falsafah Negara Republik Indonesia. Di dalam konsideran tidak disebutkan hal yang berkaitan dengan legalitas berlakunya Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Yang demikian ini mengakibatkan ketidakjelasan tentang Pancasila (mana ?) yang menjadi objek yang akan diundangkan.

Meski Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit tidak menyebut Pancasila, tetapi bicara Pancasila kaitannya dengan dasar falsafah negara harus merujuk pada Pembukaan UUD 1945 itu. Hal ini dipertegas dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 pada Pasal 1, bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum Berlakunya (kembali) Pancasila dan UUD 1945 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena itu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini wajib masuk dalam konsideran. Agar dengan begitu jelas dan teranglah Pancasila yang dimaksud oleh RUU HIP itu. Perdebatan-perdebatan akademik dan demokratis di dalam Majelis Konstituante menjelang lahirnya Dekrit 5 Juli 1959, akan juga memberi keterangan yang lebih jelas tentang Pancasila yang dapat diterima semua golongan dari Bangsa ini. Mengabaikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 --sebagai dasar hukum berlakunya Pancasila dan UUD tahun 1945, dalam melahirkan UU apa pun soal Pancasila adalah cacat hukum (tidak sah ?) dan akan berujung pada kekacauan.

Yang mesti kita simak secara seksema adalah konsideran yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu sehingga diterima oleh semua kalangan, yakni : “…bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Ketika Perdana Mentri Djuanda ditanya, beliau menjawab bahwa jiwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama Pancasila adalah jiwa Piagam Jakarta. Dengan demikian “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai sebagai “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (lihat Deliar Noer : Partai Islam Di Pentas Nasional, Cet II, 2000).

Inilah penggelan surat jawaban Perdana Menteri Juanda kepada Ahmad Sjaichu (NU) yang mempertanyakan status Piagam Jakarta beberapa saat sebelum dekrit diumumkan.

“Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga menganai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Yaitu bahwa dengan demikian kepada perkataan “Ketuhanan” dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diberikan arti “Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjlankan syari’atnya”, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan Syari’at Islam” ( Dikutip dari Lukman Hakiem, Biografi Mohammad Natsir, 2019).

4. Pada Pasal 6 ayat (1) RUU HIP disebutkan bahwa Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan; ayat (3) disebutkan Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Di sinilah pertanyaan serius kita sehubungan tidak dimasukkannya di dalam konsideran yang berkaitan dengan legalitas berlakunya Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

Pancasila yang mana yang dimaksud oleh RUU HIP –yang disebut memiliki Sendi Pokok Keadilan Sosial dan ciri pokoknya adalah dapat diperas menjadi Trisila dan selanjutnya Ekasila ?

Jika Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 145, yang kemudian diberlakukan kembali oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka sendi utama (kalau mau pakai istilah ini) adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan Keadilan sosial. Demikian pula, rumusan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 145 menolak adanya pemerasan-pemerasan kepada berapa sila pun.

Keadilan sosial adalah satu prinsip dari lima prinsip (Pancasila). Keadilan sosial adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Keadilan social adalah mimpi bangsa Indonesia Merdeka yang belum dimiliki. Bagaimana menjadikan sesuatu yang masih ada dalam mimpi sebagai sendi ?

Silahkan baca baik-baik akhir aline ke 4 Pembukaan UUD 145 : “...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata mewujudkan sengaja saya tulis dengan hurup tebal untuk memberikan perhatian bahwa keadilaan itu adalah sesuatu (mimpi) yang masih harus digapai.
Perdebatan di BPUPKI pada persidangan 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan perdebatan di Majelis Konstuante hingga sebelum keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sesungguhnya bertumpu pada “posisi Tuhan dalam Negara”. Pada waktu Sidang BPUPKI, Golongan Nasionalis sekuler menghendaki negara ini berdasarkan sekuler (dimana Tuhan menjadi urusan pribadi masing-masing dan tidak dibawa ke dalam urusan bernegara) dan golongan Nasionalis Islamis menghendaki berdasakan Islam (dimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lepas dari nilai-nilai agama).
Perdebatan ini terjadi karena masyarakat pada masa sebelum merdeka pun, telah memiliki Tuhan dan menjadikan-Nya sebagai tempat bergantung. Tinggal lagi, di mana Tuhan Yang Maha Segala itu
ditempatkan dalam berbangsa dan bernegara ini ? Cuma itu perdebatan kita yang utama.

Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik dari mereka yang terlibat mendirikan negara. Oleh sebab itu, landasan falsafah negara harus menjadi titik temu atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu.

Kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara adalah rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 45 yang terjadi pada 18 Agustus 45, yakni rumusan Piagam Jakarta minus tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Negara bukan berdasarkan Islam, tapi juga bukan berdasar sekuler. Tuhan di tempatkan sebagai Causa Prima (istilah ini datang dari Bung Karno), menjadi jiwa seluruh sila dari Pancasila –termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesepakatan bersama, kesepakatan luhur, yang diterima semua komponen bangsa dengan suka cita.

Terlepasa dari dicoretnya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Piagam Jakarta, perjanjian luhur kita untuk bersama-sama membentuk Negara Republik Indonesia tercapai karena kita berhasil menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Causa Prima.

Jadi karena itu, Sendi Pokok Pancasila (kalau mau disebut demikian) itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan keadilan sosial. Negara ini akan tetap teguh dan eksis bila Ketuhanan Yang Maha Esa tetap ditempatkan sebagai Causa Prima, sebagai yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila. Negara ini akan bubar, bila posisi Ketuhanan Yang Maha Esa itu digeser atau dikerdilkan. Itulah arti sendi Utama. Berbeda dengan Keadilan Sosial, sebagai cita-cita bangsa, bila belum tercapai (tapi bukan karena kedzaliman penguasa), negara tidak akan bubar.

Selanjutnya, rumusan final Pancasila sebagaimana termaktub dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 145, yang pemberlakukannya kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak dapat dan tidak boleh diperas-peras menjadi Trisila dan selanjutnya Ekasila. Pemerasan Pancasila menjadi berapa sila pun akan menghancurkan Pancasila itu sendiri dan menghancurkan kesepakatan luhur kita dalam berbangsa dan bernegara.

Perlu diingat, Pancasila yang dapat diperas menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila –yakni Gotongroyong, adalah gagasan Bung Karno yuang disampaikan pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Gagasan itu bukan kesepakatan bersama, ia masih bersifat usulan sebagaimana usulan-usalan lain yang disampaikan oleh para tokoh bangsa seperti antara lain Muh. Yamin, Supomo, Hatta, Agus Salim, Kiyai Masykur dan Sukiman. Soekarno adalah pembicara terakhir, tepatnya di hari terhakhir sidang 1 Juni 1945.

Jadi, bila RUU HIP (yang menggunakan Pancasila yang dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila, yang tidak ada dasar hukum berlakunya itu) disahkan menjadi UU HIP, maka UUD HIP akan kehilangan konteks hukum di negara Indonesia. Itulah yang saya sedebut tidak sah.

Lebih dari itu, dengan membentuk UU HIP yang objek Pancasila-nya adalah Pancasila yang masih berupa usulan (yang dapat diperas menjadi Trisila dan Ekasila), berarti para Anggota DPR RI yang terhormat sedang membongkar kuburan tua yang berisi persoalan bangsa yang menyeramkan : perdebatan panjang dan tajam soal landasan falsafah negara Indonesia. Para Anggota DPR RI yang terhormat sedang menarik bangsa ini ke masa-masa sebelum merdeka, masa-masa perdebatan ideology itu, tepatnya masa-masa persidangn BPUPKI. Para Anggota DPR RI sedang mengurai benang yang telah ditenun menjadi kain oleh the founding fathers menjadi benang-benang yang tercerai berai kembali.

Maka dalam hal ini, para Angggota DPR RI yang terhormat adalah pelanggar konstitusi. Menghianati kesepakatan luhur tentang Pancasila dengan mengganti isi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang tidak ada dasar hukumnya –yakni Pancasila yang dapat diperas-peras. Artinya, casing tetap Pancasila tapi isinya telah diganti. Ini sungguh sangat berbahaya. Konflik Ideologi di negri ini akan membara dan berujung pada bubarnya NKRI.

Kalau pun tidak bubar secara fisik, dengan substansi falsafah yang telah diganti, Indonesia akan tumbuh menjadi negara lain yang berbeda, yang tercabut dari akar sejarah dan cita-cita pendirinya : casingnya tetap Indonesia, tapi manusia dan budayanya telah menjadi sesuatu yang lain. Ini sama saja artinya bahwa Indonesia Merdeka sudah bubar. Dang yang
paling bertanggungjawab terhadap keadaan itu adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakrat Republik Indonesia yang terhormat saat ini.

5. Terlalu banyak yang perlu dikoreksi secara fundamental dari RUU HIP. Tetapi sebagai tambahan penting agar RUU HIP ini tidak diundangkan, saya sampaikan bahwa Tuhan dalam RUU HIP telah dikrangkeng. Tuhan adalah sub ordinat dari kebudayaan. Lihatlah Pasal 7 ayat (2): “Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Tuhan siapa yang berkebudayaan ? Apakah kita akan mengukur sifat ketuhanan dengan kebudayaan manusia ?

Demikianlah pandangan dan pendapat saya tentang RUU HIP yang akan dibahas oleh yang terhormat para anggota dewan. Ini saya lakukan demi tanggungjawab saya sebagai warga negara yang akan ikut juga merasakan dampak dari lahirnya UU HIP, serta rasa cinta saya terhadap NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Tentu, saya pun tidak lupa mengingatkan, bahwa apa yang anda-anda sekalian putuskan akan anda pertanggungjawabkan kepada Allah swt baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Billahit taufiq wal hidayaah,

Wassalamu alaikum warahmatullahi wa bara katuh.

Medan, 12 Mei 2020.
Dr. Masri Sitanggang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar