Sambut Maklumat MUI, Ini Kata Sekum GIP NKRI - Harian Amanah Medan

Breaking

Sabtu, 13 Juni 2020

Sambut Maklumat MUI, Ini Kata Sekum GIP NKRI

Medan- Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat sambutan hangat dari umat Islam.

Dalam salah satu poin maklumat, MUI meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya.

“Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun,” tegas Kiai Muhyiddin.

Kata dia, MUI pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan PKI, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib.

Poin-poin Maklumat MUI tersebut disambut baik oleh Umat Islam. Sekretaris Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Irman Arief angkat bicara terkait maklumat MUI tersebut.

"Ya wajar saja  kita khawatir. Berbagai cara mereka lakukan demi kebangkitan komunis. Bahkan sepertinya kader kader komunis sudah menyebar dan menguasai organ organ penting di pemerintahan," ujar Irman.

Irman juga mendukung arahan MUI yang meminta dan mengimbau kepada Umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini.

“Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia mengimbau Umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” seru Kiai Muhyiddin.

Maklumat MUI tersebut dikeluarkan pada Jumat 12 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr H Anwar Abbas. Maklumat MUI ini juga diikuti oleh Ketua MUI Provinsi se-Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar