Kornas - Jokowi : Sebaiknya Staf Ahli BUMN Berlatar Belakang Aktivis Pergerakan - Harian Amanah Medan

Breaking

Senin, 07 September 2020

Kornas - Jokowi : Sebaiknya Staf Ahli BUMN Berlatar Belakang Aktivis Pergerakan


JAKARTA – Dikeluarkannnya Surat Edaran BUMN bernomor SE-9/MBU/08/2020, tentang diperbolehkannya direksi BUMN mengangkat sebanyak-banyaknya 5 orang staf ahli, mendapat dukungan penuh dari relawan Jokowi. Apalagi hal tersebut tujuannya baik, demi transparansi perusahaan plat merah.

Melalui Sekretaris Jenderal Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh, menyampaikan bahwa dikeluarkannya SE tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi perusahaan milik negara tersebut (Good Corporate Governance). “Oleh karenanya perlu kita dukung hal-hal yang baik, khususnya dalam membatasi pengangkatan staf ahli yang selama ini terlalu banyak dan enggak produktif,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (7/9/2020).

Namun selain itu kata Akhrom yang tergabung juga di Komite Penggerak Nawacita (KPN) ini, alangkah baiknya staf ahli direksi BUMN ada yang berlatar belakang aktivis pergerakan, tetapi secara khusus memahami dan menguasai konsep Corporate Social Responsibility (CSR).

“Staf ahli yang diangkat dari mantan aktivis pergerakan selain menguasai konsep CSR dia juga wajib menguasai dan memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai Pancasila,” tambah Akhrom.

Tujuannya hanya satu imbuh dia, sebagai garis besarnya adalah kesejahteraan masyarakat dengan mempraktekkan nilai-nilai pancasila khususnya sila kelima, pun itu dipegang erat menjadi satu kesatuan dari program CSR kelak.

Oleh karenanya, harapan Akhrom, kementerian BUMN dan direksi BUMN sebaiknya memiliki konsep perubahan dalam membantu peran pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan melalui program-program CSR.

“Maaf sebelumnya, selama ini peranan BUMN kurang maksimal dalam menjalankan program-program CSR-nya, bahkan cenderung manupulatif,” lanjut Akhrom.

Untuk itu ia kembali menegaskan, kuncinya jika ingin negara hadir di tengah-tengah masyarakat, peranan BUMN melalui tanggung jawab sosialnya harus dimaksimalkan lagi, sehingga hal itu menjadi satu kesatuan membantu program presiden Jokowi dalam membangun Indonesia Centris di tengah pandemi Covid-19.

“Dan itu, bisa juga kita sebut sebagai bentuk gotongroyong pemerintah dalam mengemban amanah rakyat,” papar Akhrom.

Sambungnya, diangkatnya Staf Ahli di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, walau wewenang sangat terbatas, namun setidaknya kata dia, bisa memberikan pencerahan dan solusi konkret bagi BUMN dan Kementerian BUMN, demi Indonesia Maju.

“Jadi program idealnya juga bisa untuk antisipasi ledakan bonus demografi, tapi syaratnya peranan bumn harus dimaksimalkan,” tutur Akhrom.

Menutup keterangannya ia kembali mengingatkan, bila hal tersebut benar-benar dijalankan sama halnya telah menjawab visi-misi presiden seperti yang pernah disampaikan presiden Jokowi dihadapan para menterinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar